Legal Health Check: Medical Check-Up untuk Perusahaan Sebelum Terjadi Sengketa Legal Health Check adalah pemeriksaan kesehatan hukum perusahaan secara berkala untuk menemukan potensi masalah sebelum berkembang menjadi sengketa, menempatkan hukum sebagai instrumen pencegahan, bukan sekadar solusi akhir.
Erika Nathalia L., S.H., M.H.Paralegal Potu and Partners Law Office
Beneficial Ownership dan Transparansi Korporasi: Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan Badan Usaha Dalam Perspektif Hukum Indonesia Nama pemegang saham dalam akta tidak selalu mencerminkan pihak yang sesungguhnya mengendalikan korporasi. Regulasi beneficial ownership Indonesia kini diperkuat verifikasi berbasis risiko guna menemukan ultimate controlling person secara akurat.
Immanuel Hendra Tejo Yuwono, S.H.Paralegal Potu and Partners Law Office
Kedudukan Hukum Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Meski telah dihapus sebagai syarat pendaftaran tanah, Surat Keterangan Tanah (SKT) tetap diakui sebagai hak dasar dan alat bukti kepemilikan tanah yang sah, sebagaimana diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung.
Gesang Taufikurochman, S.H.Senior Associate Potu and Partners Law Office
Pengakuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru: Menjembatani Kepastian Hukum dan Kearifan Lokal KUHP baru mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagai dasar pemidanaan melalui Pasal 2, memicu perdebatan mengenai bagaimana asas legalitas tetap dijaga di tengah pengakuan terhadap hukum adat.
Perbedaan KUHAP Lama dan KUHAP Baru dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia KUHAP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026 melalui UU No. 20 Tahun 2025 menggantikan KUHAP lama tahun 1981 dengan pendekatan yang lebih seimbang, transparan, dan berfokus pada perlindungan hak tersangka, korban, dan saksi.
Erika Nathalia L., S.H., M.H.Paralegal Potu and Partners Law Office
Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Perdata Perjanjian, baik lisan maupun tulisan, baru mengikat para pihak apabila memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata — mencakup syarat subjektif dan objektif yang membawa konsekuensi hukum berbeda bila tidak terpenuhi.
Follow The Money: Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Hukum dan Praktik Dalam kejahatan berorientasi keuntungan ekonomi, menangkap pelaku tidak selalu memutus mata rantai kejahatan. Pendekatan follow the money menggeser fokus penegakan hukum ke arah ke mana hasil kejahatan mengalir dan siapa yang menikmatinya.
Gesang Taufikurochman, S.H., CIRP.Senior Associate Potu and Partners Law Office
Beyond Legal Due Diligence: Conditions Precedent, Change of Control, dan Regulatory Consent dalam Transaksi M&A Selesainya legal due diligence bukan berarti transaksi M&A siap ditutup. Conditions precedent, klausul change of control, serta persetujuan regulator adalah instrumen yang menentukan apakah kontrol benar-benar dapat berpindah secara sah.
Marchellina Shagyna Anggraeni, S.H.Senior Paralegal Potu and Partners Law Office
Relevansi Kebijakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Indonesia: Tinjauan Hak Asasi Manusia bagi Kesejahteraan Eks Narapidana Kewajiban melampirkan SKCK sebagai syarat melamar pekerjaan kerap menjadi penghalang bagi eks narapidana untuk kembali produktif, memunculkan pertanyaan mendasar mengenai keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia.
Penggunaan Narkotika sebagai Modus Operandi Persetubuhan terhadap Anak Penggunaan narkotika untuk melumpuhkan kesadaran anak sebelum tindak kekerasan seksual memunculkan tindak pidana berlapis yang memberatkan, menyentuh UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan UU Narkotika sekaligus.
Alifia Nur Safitri, S.H.Paralegal Potu and Partners Law Office
Urgensi Perjanjian Pra Nikah Perjanjian pra nikah menjadi instrumen hukum penting untuk mengatur harta, utang, dan kepentingan masing-masing pihak sebelum memasuki ikatan perkawinan, khususnya dalam kondisi tertentu yang berpotensi menimbulkan sengketa.
Upaya bagi Pekerja atau Karyawan yang Ijazahnya Ditahan oleh Perusahaan Praktik penahanan ijazah asli oleh perusahaan sebagai jaminan kerja masih berada dalam kekosongan hukum nasional, sehingga pekerja perlu memahami langkah-langkah yang dapat ditempuh apabila haknya dirugikan.
Emilia Lailatul Fitria, S.H.
Pelanggaran AUPB dan Kekosongan Hukum dalam Perjalanan Dinas Pejabat RI: Kasus Athaya sebagai Cermin Kegagalan Perlindungan WNI Meninggalnya seorang mahasiswa RI di Belanda saat mendampingi kunjungan tertutup pejabat publik di Austria menyingkap kekosongan hukum sekaligus pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam perjalanan dinas luar negeri.
Mario Febrianto Sukoto, S.H.Paralegal Potu and Partners Law Office
Kekhilafan Dalam Suatu Perjanjian Kesepakatan dalam suatu perjanjian terkadang mengandung kekhilafan atau kesesatan yang menyebabkan cacat kehendak. Bagaimana konsekuensi hukumnya terhadap keabsahan perjanjian tersebut?
Gesang Taufikurochman, S.H.Senior Associate Potu and Partners Law Office
Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Eksklusif Atas Merek Merek merupakan salah satu instrumen Hak Kekayaan Intelektual yang bernilai komersial tinggi. Pendaftaran merek menjadi langkah penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemiliknya.
Ahmad Affan Maulana, S.H.
Rekonseptualisasi Outsourcing Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia UU Cipta Kerja membawa perubahan signifikan terhadap pengaturan outsourcing atau alih daya di Indonesia, termasuk penghapusan batasan jenis pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa.
Marchellina Shagyna Anggraeni, S.H.Senior Paralegal Potu and Partners Law Office
Pengertian Bestandeelen dan Elementen Dalam Hukum Pidana Indonesia Dalam hukum pidana Indonesia, unsur-unsur delik dikenal dengan istilah Bestandeelen dan Elementen. Meski sama-sama berarti 'unsur', keduanya memiliki fungsi hukum yang berbeda dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.
Gesang Taufikurochman, S.H.Senior Associate Potu and Partners Law Office
Perkembangan Penyelesaian Perkara Pidana Dari Retributive Justice Menuju Restorative Justice Sistem peradilan pidana Indonesia mulai bergeser dari pendekatan retributif yang menekankan pembalasan, menuju restorative justice yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.
Marchelina Shagyna, S.H.Senior Paralegal Potu and Partners Law Office
Informed Consent dalam Perjanjian Terapeutik Hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan yang tidak seimbang, sehingga diperlukan Perjanjian Terapeutik yang bertumpu pada informed consent guna melindungi hak pasien atas informasi dan penentuan nasib sendiri.
Vanessa Handayani, S.H.Senior Paralegal Potu and Partners Law Office
Asas Ultimum Remedium Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia condong pada doktrin primum remedium yang menempatkan pidana sebagai instrumen pertama. Namun sejauh mana asas ultimum remedium relevan diterapkan?
Urgensi Peran Notaris Dalam Proses Perdagangan Karbon Perdagangan karbon menjadi salah satu strategi utama menekan emisi gas rumah kaca. Dalam mekanismenya, peran Notaris menjadi krusial untuk menjamin keabsahan dan kepastian hukum setiap transaksi unit karbon.
Christine Divia Anastasia, S.H.
Hak Guna Bangunan di Laut Apakah Bisa? Indonesia merupakan salah satu negara maritim dengan garis pantai terpanjang di dunia. Namun, dapatkah Hak Guna Bangunan diberikan di atas wilayah laut? Artikel ini membahas dasar hukum dan batasannya.
Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan dalam Perlindungan Penumpang Pesawat Dalam perspektif hukum transportasi udara, perlindungan terhadap penumpang pesawat merupakan tanggung jawab utama maskapai. UU No. 1 Tahun 2009 dan Konvensi Montreal 1999 menjadi landasan hukum utama perlindungan penumpang domestik maupun internasional.
Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Perseroan Good Corporate Governance (GCG) menjadi pilar penting bagi keberlanjutan perusahaan. Pedoman KNKG menetapkan lima prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kewajaran.
Muhammad Azri Arrizki, S.H.
Ketidakpastian Hukum Covernote Notaris dalam Aktivitas Kredit Perbankan Covernote notaris kerap menjadi pegangan bank dalam pencairan kredit sebelum terbitnya sertipikat hak tanggungan. Namun ketiadaan dasar hukum yang tegas dalam UU Jabatan Notaris menimbulkan risiko hukum yang signifikan bagi kreditur.
Reni Putri Anggraeni, S.H.
Implementasi Bursa Karbon dan Strategi Hilirisasi Nikel dalam Perspektif POJK No. 14 Tahun 2023 Pemerintah Indonesia tengah mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam melalui program hilirisasi nikel. Di sisi lain, OJK melalui POJK No. 14 Tahun 2023 mengatur perdagangan karbon sebagai strategi pengurangan emisi dan penguatan sektor keuangan.
Emilia Lailatul Fitria, S.H.
Prinsip Business Judgement Rule dalam Korporasi Prinsip Business Judgement Rule memberikan perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan atas keputusan bisnis yang diambil dengan iktikad baik dan kehati-hatian, meskipun keputusan tersebut pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
Dugaan Korupsi Chromebook: Menelusuri Jejak Anggaran dan Pertanggungjawaban Skandal dugaan korupsi dalam pengadaan perangkat teknologi pendidikan telah menjadi sorotan publik di Indonesia. Proyek pengadaan Chromebook yang menelan anggaran Rp 9,9 triliun sepanjang 2019–2023 menuai berbagai kritik dan kecurigaan.
Immanuel Hendra, S.H.Paralegal Potu and Partners Law Office
Legal Health Check: Medical Check-Up untuk Perusahaan Sebelum Terjadi Sengketa Legal Health Check adalah pemeriksaan kesehatan hukum perusahaan secara berkala untuk menemukan potensi masalah sebelum berkembang menjadi sengketa, menempatkan hukum sebagai instrumen pencegahan, bukan sekadar solusi akhir.
Erika Nathalia L., S.H., M.H.Paralegal Potu and Partners Law Office
Beneficial Ownership dan Transparansi Korporasi: Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan Badan Usaha Dalam Perspektif Hukum Indonesia Nama pemegang saham dalam akta tidak selalu mencerminkan pihak yang sesungguhnya mengendalikan korporasi. Regulasi beneficial ownership Indonesia kini diperkuat verifikasi berbasis risiko guna menemukan ultimate controlling person secara akurat.
Immanuel Hendra Tejo Yuwono, S.H.Paralegal Potu and Partners Law Office
Kedudukan Hukum Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Meski telah dihapus sebagai syarat pendaftaran tanah, Surat Keterangan Tanah (SKT) tetap diakui sebagai hak dasar dan alat bukti kepemilikan tanah yang sah, sebagaimana diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung.
Gesang Taufikurochman, S.H.Senior Associate Potu and Partners Law Office
Pengakuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru: Menjembatani Kepastian Hukum dan Kearifan Lokal KUHP baru mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagai dasar pemidanaan melalui Pasal 2, memicu perdebatan mengenai bagaimana asas legalitas tetap dijaga di tengah pengakuan terhadap hukum adat.
Perbedaan KUHAP Lama dan KUHAP Baru dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia KUHAP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026 melalui UU No. 20 Tahun 2025 menggantikan KUHAP lama tahun 1981 dengan pendekatan yang lebih seimbang, transparan, dan berfokus pada perlindungan hak tersangka, korban, dan saksi.
Erika Nathalia L., S.H., M.H.Paralegal Potu and Partners Law Office
Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Perdata Perjanjian, baik lisan maupun tulisan, baru mengikat para pihak apabila memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata — mencakup syarat subjektif dan objektif yang membawa konsekuensi hukum berbeda bila tidak terpenuhi.
Follow The Money: Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Hukum dan Praktik Dalam kejahatan berorientasi keuntungan ekonomi, menangkap pelaku tidak selalu memutus mata rantai kejahatan. Pendekatan follow the money menggeser fokus penegakan hukum ke arah ke mana hasil kejahatan mengalir dan siapa yang menikmatinya.
Gesang Taufikurochman, S.H., CIRP.Senior Associate Potu and Partners Law Office
Beyond Legal Due Diligence: Conditions Precedent, Change of Control, dan Regulatory Consent dalam Transaksi M&A Selesainya legal due diligence bukan berarti transaksi M&A siap ditutup. Conditions precedent, klausul change of control, serta persetujuan regulator adalah instrumen yang menentukan apakah kontrol benar-benar dapat berpindah secara sah.
Marchellina Shagyna Anggraeni, S.H.Senior Paralegal Potu and Partners Law Office
Relevansi Kebijakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Indonesia: Tinjauan Hak Asasi Manusia bagi Kesejahteraan Eks Narapidana Kewajiban melampirkan SKCK sebagai syarat melamar pekerjaan kerap menjadi penghalang bagi eks narapidana untuk kembali produktif, memunculkan pertanyaan mendasar mengenai keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia.
Penggunaan Narkotika sebagai Modus Operandi Persetubuhan terhadap Anak Penggunaan narkotika untuk melumpuhkan kesadaran anak sebelum tindak kekerasan seksual memunculkan tindak pidana berlapis yang memberatkan, menyentuh UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan UU Narkotika sekaligus.
Alifia Nur Safitri, S.H.Paralegal Potu and Partners Law Office
Urgensi Perjanjian Pra Nikah Perjanjian pra nikah menjadi instrumen hukum penting untuk mengatur harta, utang, dan kepentingan masing-masing pihak sebelum memasuki ikatan perkawinan, khususnya dalam kondisi tertentu yang berpotensi menimbulkan sengketa.
Upaya bagi Pekerja atau Karyawan yang Ijazahnya Ditahan oleh Perusahaan Praktik penahanan ijazah asli oleh perusahaan sebagai jaminan kerja masih berada dalam kekosongan hukum nasional, sehingga pekerja perlu memahami langkah-langkah yang dapat ditempuh apabila haknya dirugikan.
Emilia Lailatul Fitria, S.H.
Pelanggaran AUPB dan Kekosongan Hukum dalam Perjalanan Dinas Pejabat RI: Kasus Athaya sebagai Cermin Kegagalan Perlindungan WNI Meninggalnya seorang mahasiswa RI di Belanda saat mendampingi kunjungan tertutup pejabat publik di Austria menyingkap kekosongan hukum sekaligus pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam perjalanan dinas luar negeri.
Mario Febrianto Sukoto, S.H.Paralegal Potu and Partners Law Office
Kekhilafan Dalam Suatu Perjanjian Kesepakatan dalam suatu perjanjian terkadang mengandung kekhilafan atau kesesatan yang menyebabkan cacat kehendak. Bagaimana konsekuensi hukumnya terhadap keabsahan perjanjian tersebut?
Gesang Taufikurochman, S.H.Senior Associate Potu and Partners Law Office
Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Eksklusif Atas Merek Merek merupakan salah satu instrumen Hak Kekayaan Intelektual yang bernilai komersial tinggi. Pendaftaran merek menjadi langkah penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemiliknya.
Ahmad Affan Maulana, S.H.
Rekonseptualisasi Outsourcing Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia UU Cipta Kerja membawa perubahan signifikan terhadap pengaturan outsourcing atau alih daya di Indonesia, termasuk penghapusan batasan jenis pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa.
Marchellina Shagyna Anggraeni, S.H.Senior Paralegal Potu and Partners Law Office
Pengertian Bestandeelen dan Elementen Dalam Hukum Pidana Indonesia Dalam hukum pidana Indonesia, unsur-unsur delik dikenal dengan istilah Bestandeelen dan Elementen. Meski sama-sama berarti 'unsur', keduanya memiliki fungsi hukum yang berbeda dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.
Gesang Taufikurochman, S.H.Senior Associate Potu and Partners Law Office
Perkembangan Penyelesaian Perkara Pidana Dari Retributive Justice Menuju Restorative Justice Sistem peradilan pidana Indonesia mulai bergeser dari pendekatan retributif yang menekankan pembalasan, menuju restorative justice yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.
Marchelina Shagyna, S.H.Senior Paralegal Potu and Partners Law Office
Informed Consent dalam Perjanjian Terapeutik Hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan yang tidak seimbang, sehingga diperlukan Perjanjian Terapeutik yang bertumpu pada informed consent guna melindungi hak pasien atas informasi dan penentuan nasib sendiri.
Vanessa Handayani, S.H.Senior Paralegal Potu and Partners Law Office
Asas Ultimum Remedium Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia condong pada doktrin primum remedium yang menempatkan pidana sebagai instrumen pertama. Namun sejauh mana asas ultimum remedium relevan diterapkan?
Urgensi Peran Notaris Dalam Proses Perdagangan Karbon Perdagangan karbon menjadi salah satu strategi utama menekan emisi gas rumah kaca. Dalam mekanismenya, peran Notaris menjadi krusial untuk menjamin keabsahan dan kepastian hukum setiap transaksi unit karbon.
Christine Divia Anastasia, S.H.
Hak Guna Bangunan di Laut Apakah Bisa? Indonesia merupakan salah satu negara maritim dengan garis pantai terpanjang di dunia. Namun, dapatkah Hak Guna Bangunan diberikan di atas wilayah laut? Artikel ini membahas dasar hukum dan batasannya.
Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan dalam Perlindungan Penumpang Pesawat Dalam perspektif hukum transportasi udara, perlindungan terhadap penumpang pesawat merupakan tanggung jawab utama maskapai. UU No. 1 Tahun 2009 dan Konvensi Montreal 1999 menjadi landasan hukum utama perlindungan penumpang domestik maupun internasional.
Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Perseroan Good Corporate Governance (GCG) menjadi pilar penting bagi keberlanjutan perusahaan. Pedoman KNKG menetapkan lima prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kewajaran.
Muhammad Azri Arrizki, S.H.
Ketidakpastian Hukum Covernote Notaris dalam Aktivitas Kredit Perbankan Covernote notaris kerap menjadi pegangan bank dalam pencairan kredit sebelum terbitnya sertipikat hak tanggungan. Namun ketiadaan dasar hukum yang tegas dalam UU Jabatan Notaris menimbulkan risiko hukum yang signifikan bagi kreditur.
Reni Putri Anggraeni, S.H.
Implementasi Bursa Karbon dan Strategi Hilirisasi Nikel dalam Perspektif POJK No. 14 Tahun 2023 Pemerintah Indonesia tengah mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam melalui program hilirisasi nikel. Di sisi lain, OJK melalui POJK No. 14 Tahun 2023 mengatur perdagangan karbon sebagai strategi pengurangan emisi dan penguatan sektor keuangan.
Emilia Lailatul Fitria, S.H.
Prinsip Business Judgement Rule dalam Korporasi Prinsip Business Judgement Rule memberikan perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan atas keputusan bisnis yang diambil dengan iktikad baik dan kehati-hatian, meskipun keputusan tersebut pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
Dugaan Korupsi Chromebook: Menelusuri Jejak Anggaran dan Pertanggungjawaban Skandal dugaan korupsi dalam pengadaan perangkat teknologi pendidikan telah menjadi sorotan publik di Indonesia. Proyek pengadaan Chromebook yang menelan anggaran Rp 9,9 triliun sepanjang 2019–2023 menuai berbagai kritik dan kecurigaan.
Immanuel Hendra, S.H.Paralegal Potu and Partners Law Office